Sunday, January 17, 2021

LAYANAN BKD DIKLAT KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN DAN PERSYARATAN NYA

PERSYARATAN PNS PINDAH MASUK KAB. HULU SUNGAI SELATAN

  1. Surat pengantar
  2. Surat persetujuan melepas dari kab. bersangkutan
  3. Surat permohonan ytang bersangkutan
  4. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan (Jika ada)
  5. Fotocopy SK CPNS
  6. Fotocopy SK PNS
  7. Fotocopy Sk Pangkat terkahir
  8. Fotocopy Karpeg
  9. Fotocopy SKP 2 tahun teralhir
  10. Masing-masing 1 (satu) lembar

PERSYARATAN PNS PINDAH KELUAR KAB. HULU SUNGAI SELATAN

  1. Surat Pengantar
  2. Surat Pernyataan (Contoh terlampir)
  3. Surat Permohonan yang bersangkutan
  4. Fotocopy SK CPNS
  5. Fotocopy SK PNS
  6. Fotocopy SK Pangkat terkahir
  7. Fotocopy SK Pindah / Penempatan terakhir (apabila pernah mutasi)
  8. Fotocopy Karpeg
  9. Fotocopy SKP dua tahun terakhir
  10. Masing-masing1 (satu) lembar

PERSYARATAN PNS PINDAH ANTAR SKPD 

  1. Surat Pengantar
  2. Surat Pernyataan (contoh terlampir)
  3. Surat Permohonan yang bersangkutan
  4. Fotocopy SK CPNS
  5. Fotocopy SK PNS
  6. Fotocopy SK Pangkat Terakhir
  7. Fotocopy SK Pindah/Penempatan terakhir (apabila pernah mutasi)
  8. Fotocopy Karpeg
  9. Fotocopy SKP 2 tahun terakhir
  10. Masing-masing 1 (satu) lembar

PERSYARATAN PENGUSULAN PENAMBAHAN MASA KERJA (PMK)

  1. Surat Pengantar dari Instansi
  2. SK CPNS berlegalisir
  3. SK PNS berlegalisir
  4. SK Pangkat terkahir berlegalisir
  5. Karpeg berlegalisir
  6. Ijazah terakhir berl;egalisir
  7. SK Honor berlegalisir

PERSYARATAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

  1. Surat Pengantar dari Pimpinan Instansi
  2. Surat Rekomendasi dari Pimpinan Instansi
  3. Surat Permohonan yang bersangkutan kepada Bupati Hulu Sungai Selatan Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
  4. Fotocopy SK CPNS (dilegalisir)
  5. Fotocopy SK PNS (dilegalisir)
  6. Fotocopy SK terkahir (dilegalisir)
  7. Fotocopy Ijazah terkahir (dilegalisir)
  8. Fotocopy SKP 2 (dua) tahun terakhir
  9. Uraian tugas yang disahkan/disetujui oleh pimpinan Instansi
  10. Surat keterangan tentang Akreditasi Program Studi yang dituju
  11. Surat Pernyataan Permohonan dengan status Tugas Belajar/Izin Belajar 
  12. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat
  13. Surat keterangan dari perguruan tinggi tentang lamanya Masa Studi 

PERSYARATAN USUL KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL

  1. Surat Pengantar dari SKPD
  2. Fotocopy SK CPNS, PNS dan Pangkat Terakhir (legalisir)
  3. Fotocopy PAK Terakhir (legalisir)
  4. Fotocopy SKP Terakhir (legalisir)

Catatan : 

Kelengkapan berkas dimasukan dalam Map dan ditulis perihal, Nama, NIP, Instansi dan No HP/WA PNS yang bersangkutan

PERSYARATAN PEMBUATAN KATU PEGAWAI (KARPEG)

  1. Surat pengantar dari Instansi yang bersangkutan
  2. Fotocopy SK CPNS (dilegalisir)
  3. Fotocopy SK PNS (dilegalisir)
  4. Fotocopy STTPL Prajabatan (dilegalisir)
  5. Pas foto Hitam putih 3 x 4 = 4 lembar
  6. Fotocopy SPMT
  7. Masing-masing 2 (dua) rangkap

PERSYARATAN PEMBUATAN KARTU ISTRI (KARIS) / KARTU SUAMI (KARSU)

  1. Surat Pengantar dari instansi yang bersangkutan
  2. Fotocopy salinan sah surat Nikah yang dilegalisir KUA
  3. Surat Laporan Perkawinan (contoh ada pada BKD)
  4. Pas foto suami/istri hitam putih / berwarna 3 x 4 = 4 lembar
  5. Fotocopy SK CPNS, PNS dan Pangkat terakhir (dilegalisir)
  6. Fotocopy Kartu Keluarga (legalisir DUKCATPIL)
  7. Masing-masing 2 (dua) rangkap

PERSYARATAN USUL PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL GURU 

  1. Surat Pengantar dari SKPD
  2. Fotocopy SK CPNS dan PNS & Pangkat Terakhir (legalisir)
  3. Fotocopy PAK Terakhir (legalisir)
  4. FotocopySKP 1 Tahun Terakhir (legalisir)
  5. Fotocopy Surat Keterangan Pencantuman Gelar (legalisir)
  6. Fotocopy SK Tugas Belajar / Izin Belajar (legalisir)
  7. Fotocopy Ijazah dan Transkrip Nilai yang relevan (legalisir)
  8. Fotocopy Forlap Pangkalan Data DIKTI (legalisir)

Catatan : 

Kelengkapan berkas dimasukkan ke dalam Map dan ditulis Perihal, Nama, NIP, Instansi dan Nomor HP/WA yang bersangkutan

PERSYARATAN USUL ALIH JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

  1. Surat Pengantar dari SKPD yang bersangkutan
  2. Fotocopy SK Tugas Belajar/Izin Belajar (legalisir)
  3. Fotocopy SKP 1 Tahun Terakhir (legalisir)
  4. Fotocopy Ijazah & Transkrip Nilai yang relevan (legalisir)
  5. Fotocopy PAK terakhir (legalisir)
  6. Fotocopy SK Pangkat terakhir (legalisir)
  7. Fotocopy Surat keterangan Pencantuman Gelas (legalisir)
  8. Fotocopy Sertifikat Diklat Penjenjangan Terakhir (legalisir)
  9. Fotocopy Forlap Pangkalan Data DIKTI (legalisir)

Catatan : Kelengkapan berkas masing-masing 1 (satu) lembar dan dimasukkan dalam map serta ditulis perihal, Nama, NIP, Instansi dan Nomor HP/WA PNS bersangkutan

PERSYARATAN MUTASI PNS KABUPATEN/KOTA

  1. Surat Persetujuan melepas dari Instansi Asal
  2. Surat persetujuan menerima dari Instansi Penerima
  3. Analis Jabatan dan analis beban kerja terhadap PNS yang bersangkutan dari Instansi penerima
  4. Surat permohonan yang bersangkutan
  5. Fotocopy sah SK CPNS
  6. Fotocopy sah SK PNS
  7. Fotocopy sah SK Kenaikan Pangkat terakhir
  8. Fotocopy sah SK Jabatan Terakhir
  9. Fotocopy sah Ijazah terakhir yang dihargai
  10. Surat pernyataan tidaks edang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan / atau proses peradilan yang dibuat oleh Kepala BKD/BKPP/BKPSDM Instansi asal
  11. Surat Keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat instansi asal
  12. Fotocopy sah SKP 2 Tahun terakhir

Catatan :

Masuk ke Kab/Kota:
  • Berkas 2 rangkap bagi PNS dari Kabupaten/Kota di Kalsel (untuk BKD Provinsi Kalsel dan Kanreg VIII BKN)
  • Berkas 3 rangkap bagi PNS dari Kab/Kota Provinsi lain dan Instansi pusat (unutk BKD Provinsi Kalsel, BKN Pusat dan Kementrian Dalam Negeri)
Keluar dari Kab/Kota ke Kab/Kota provinsi lain atau instansi pusat

Berkas 5 rangkap :

  • 1 rangkap untuk BKD Provinsi kalsel,
  • 1 rangkap untuk BKD Provinsi/Instansi vertikal dituju
  • 1 rangkap untuk kab/kota yang dituju
  • 1 rangkap untuk BKN Instansi dituju
  • 1 rangkap untuk Kementrian Dalam Negeri

PERSYARATAN MUTASI PNS KE LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

 

  1. Surat pernyataan persetujuan dari Instansi yang bersangkutan
  2. Surat permohonan yang bersangkutan
  3. Fotocopy sah SK CPNS
  4. Fotocopy sah SK PNS
  5. Fotocopy sah SK Kenaikan pangkat terakhir
  6. Fotocopy sah Ijazah terakhir yang dihargai
  7. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dari instansi yang bersangkutan ditandatangani oleh pejabat eselon II
  8. Surat pernyataan tidak sedang tersangkut utang piutang dari pihak Bank atau dengan siapapun (mutasi dari Provinsi/Instansi vertikal lain)
  9. Surat keterangan tidak sedang Tugas Belajar ditandatangani oleh pejabat eselon II
  10. Biodata lengkap pegawai yang bersangkutan
  11. Surat pernyataan untuk tidak menuntut jabatan di atas materai Rp. 6000
  12. SKP 1 tahun terakhir

Bagi yang mutasi mengikuti istri ditambahkan:

  1. Surat tugas suami 
  2. Fotocopy sah surat Nikah

SYARAT USUL PERBAIKAN NIP / NAMA / TANGGAL LAHIR

  1. Surat Pengantar oleh Kepala SOPD;
  2. Fotokopi sah SK CPNS, SK PNS dan SK Pangkat Terakhir;
  3. Fotokopi sah Ijazah/STTB pada saat pengangkatan CPNS;
  4. Fotokopi sah KTP dan Akta Kelahiran;
  5. Fotokopi sah Karpeg;
  6. Fotokopi sah SK Konversi NIP.

* masing-masing 2 rangkap

 

SYARAT USUL PEREMAJAAN DATA PENDIDIKAN DAN GELAR AKADEMIS

  1. Surat Pengantar Kepala SOPD
  2. Fotokopi sah SK CPNS, SK PNS dan SK Pangkat Terakhir
  3. Fotokopi sah Ijazah dan Transkrip Nilai, yang dipakai/diakui saat pengangkatan pertama sebagai CPNS
  4. Fotokopi sah ijazah beserta Transkrip NIlai, yang diusulkan untuk disesuaikan.
  5. Fotokopi sah surat keterangan Ijin Belajar/SK Tugas Belajar
  6. Fotokopi sah SK Penempatan kembali (untuk PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar)
  7. Bukti Screenshot/tangkapan layar data profil mahasiswa dari laman web PDDikti (dilegalisir oleh pihak Fakultas).
  8. Status Akreditasi Lembaga Pendidikan pada saat lulus* hasil scan boleh tanpa legalisir

    * fotocopy harus dilegalisir
    * boleh tidak disertakan jika di ijazah sudah dinyatakan status akreditasi
  9. Bagi JFT (Jabatang Fungsional Tertentu) harus melampirkan PAK yang memuat nilai ijazah terakhir

* masing-masing 2 rangkap